Supervisi SEKJEN KPU RI di KPU JATIM

Surabaya, kpujatim.go.id- Pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus optimis dalam menghadapi peluang dan tantangan, khususnya ditahun 2020 ini. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim kepada seluruh staf Sekretariat KPU Jatim (Sabtu, 18/1).

Dalam kunjungannya ke KPU Jatim yang juga didampingi oleh Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI, Muhammad Eberta Kawima serta Kepala Biro SDM KPU RI, Lucky Firnandi Majanto ini, Arif menyampaikan bahwa perkembangan dinamika di internal KPU semestinya harus dilalui dengan rasa optimisme yang kuat. Hal ini berkaitan dengan munculnya SOTK (Struktur, Organisasi, dan Tata Kerja) KPU terbaru. “SOTK terbaru ini akan memberikan kesempatan besar bagi pegawai untuk berkarir di jabatan fungsional”, terang Arif.

Bersama dengan itu, KPU juga telah mengusulkan untuk dibuka jabatan fungsional Tata Kelola Pemilu. Hal ini dimaksudkan agar semua ASN di KPU lebih berorientasi pada fungsi, bukan pada struktur saja. “Bagi pegawai yang tidak menduduki struktural, maka tidak bisa naik golongan menjadi IV a. Namun ketika ada jabatan fungsional akan berbeda, pegawai dapat mempunyai jabatan tertinggi tanpa melalui struktural”, imbuhnya.

Arif melanjutkan, “Di sisi lain, juga banyak tantangan yang sedang Kita hadapi. Termasuk perubahan fleksibilitas pekerjaan. Di era sekarang telah banyak lembaga yang mengendalikan office untuk melakukan pekerjaan di rumah. Kedepan, KPU juga akan didorong untuk mengikuti kemajuan teknologi”.

Mengimbuhkan arahannya, dalam rangka menghadapi pilkada tahun 2020, Arif berpesan agar KPU Provinsi menjadi teladan dan memberikan supervisi sebaik-baiknya bagi 19 KPU Kabupaten/Kota di Jatim yang akan melaksanakan Pemilihan 2020.  Menurutnya KPU tidak boleh salah, termasuk dalam mempertanggungjawabkan anggaran dan jangan sampai ada celah untuk melakukan pelanggaran.

Berikutnya menambahkan yang disampaikan Sekretaris Jenderal KPU RI berkaitan dengan alih fungsi jabatan, Kepala Biro SDM KPU RI, Lucky Firnandi Majanto mengatakan bahwa ada dua hal yang menjadi perhatian. “Pertama, tidak adanya perubahan terkait dengan pendapatan pegawai. Kedua, tidak adanya masa jeda. Jika sebelumnya ada masa tunggu cukup lama dari jabatan struktural ke jabatan fungsional, maka aturan sekarang harus ada uji kompetensi dan diklat kompetensi,” jelasnya