PERKI No 1 Tahun 2019, Pedoman Penting Standar Layanan Informasi Publik.

MADIUN- "Semua butuh informasi dan Lembaga Publik berkewajiban menyampaikannya secara terbuka". Begitu pernyataan salah satu narasumber dalam acara Sosialisasi

Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan yang bertempat di Bakorwil 1 Madiun, pada hari ini, Kamis (27/02/2020).

Acara sosialisasi ini diawali kegiatan serimonial dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan RI dan Do'a bersama, yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur, Imaduddin, M.Si. yg menjelaskan secara umum tentang substansi PERKI No. 1 Tahun 2019. Lalu dibuka secara resmi oleh Ketua Bakorwil 1 Madiun yg diwakili oleh Plt. Sekretaris Bakorwil 1 Madiun, Drs. Ec. Renanto Adi Raharjo.

Acara sosialisasi yang digelar oleh KI Provinsi Jawa Timur ini, dihadiri oleh Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur serta Komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang membidangi Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat.

Acara sosialisasi PERKI No 1 Tahun 2019 ini melibatkan penyelenggara pemilu karena secara khusus peraturan ini berkaitan dengan Standar Layanan Informasi Publik dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan (Pilkada).

Oleh karena itu, nara sumbernya merupakan anggota Komisioner KI, yaitu, Ibu Herma Retno Prabayanti, M.Med.Kom dan Achmad Nur Arifin, M.M. yang masing-masing menyampaikan tentang standar informasi layanan informasi publik penyelenggaraan Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab atau diskusi.

Dari KPU Kabupaten Pamekasan diwakili oleh Komisioner yang membidangi divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Fathor Rachman.

Ditemui usai acara, Fathor, demikian panggilan akrabnya, menyatakan bahwa "acara ini penting diikuti oleh penyelenggara Pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, tentu juga DKPP, karena dari sini kita akan mengerti hak dan kewajiban kita sebagai pimpinan lembaga publik untuk menyampaikan informasi secara terbuka, cepat dan akurat. Termasuk juga mekanisme menghadapi sengketa informasi Pemilu." Ungkapnya. (FthoR)