Divisi SDM KPU Jawa Timur Gelar Rakor Kelanjutan Pembentukan Badan Adhoc

PAMEKASAN- Setelah dikeluarkannya Keputusan KPU RI tentang dimulainya kembali tahapan pemilihan serentak 2020. Divisi SDM, Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPU Provinsi Jawa Timur kembali mengadakan rapat koordinasi (Rakor) kembali pada hari Rabu (03/6/2020).

Rakor yang pelaksanaannya dilakukan secara daring (online) melalui aplikasi Zoom ini, dikhususkan bagi 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang sedang akan melaksanakan pemilihan serentak 2020. Namun demikian, bagi 19 Kabupaten/Kota yang tidak sedang menyelenggarakan Pemilihan 2020, seperti Kabupaten Pamekasan diperkenankan ikut untuk mengetahui perkembangan tahapan pemilihan serentak 2020 di tengah masa pandemi wabah Covid-19 ini.

Rakor kali ini membicarakan tentang persiapan pembentukan dan pengaktifan kembali badan adhoc (PPK dan PPS) pada 19 Kabupaten/Kota (Pemilihan) yang sempat tertunda karena adanya wabah Covid-19.

Ibu Rochani, selaku Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Jawa Timur dalam paparan materinya menyampaikan bahwa "pasca dikeluarkannya Keputusan KPU RI bahwa pemilihan serentak 2020 tetap akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, maka beberapa tahapan pemilihan yang sempat ditunda seperti pelantikan PPS, penundaan masa kerja bagi PPK dan PPS yang sudah dilantik, verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) dan sebagainya dapat kita lanjutkan kembali mulai tanggal 15 Juni 2020 mendatang."

Oleh karena itu, bagi 19 Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Sumenep kalau di wilayah Madura, terutama terkait badan adhoc, dapat memulai aktivitas tahapan pemilihan serentak 2020, seperti mengaktifkan kembali masa kerja PPK dan melakukan pelantikan PPS (bagi yang belum dilantik). Namun demikian, karena situasinya masih dalam suasana masa pandemi Covid-19 seperti ini, semua prosedur dan protokol kesehatan wajib diperhatikan, supaya tidak muncul klaster baru adanya petugas badan adhoc yang terpapar Covid-19.

Untuk itu, "semua sarana prasarana kesehatan dalam proses pelantikan PPS dan dimulainya kembali kerja PPK, harus disiapkan dengan matang seperti APD, jumlah peserta (supaya tidak sampai menyebabkan kerumuman orang banyak yang melampaui batas dan sebagainya." Harap Bu Rochani dalam kelanjutan paparan materinya.

Bagi 19 Kabupaten/Kota lainnya yang tidak sedang menyelenggarakan pemilihan serentak 2020 dapat ikut membantu menginformasikan dan mensosialisasikan semua ketentuan ini supaya diketahui oleh masyarakat luas. (FthoR)