PROSES PENGELOLAAN LOGISTIK BAGIAN DARI WUJUD PROFESIONALISME KPU KPU PAMEKASAN HADIRI RAKER EVALUASI PENGELOLAAN DAN PENGHAPUSAN LOGISTIK PEMILU 2019

TUBAN - Bertempat di Gedung serba guna KPU Kabupaten Tuban, KPU Provinsi Jawa Timur mengadakan rapat kerja (raker) evaluasi pengelolaan dan penghapusan logistik pemilu 2019. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu, dari tanggal15 sampai16 Oktober 2019, dibuka langsung oleh ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Chairul Anam, dengan dihadiri oleh seluruh ketua serta Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Dalam sambutannya, mantan ketua KPU Surabaya itu menjelaskan bahwa dalam 2 hari kedepan akan membahas mengenai proses pengelolaan dan penghapusan logistik BMN (barang milik negara) pemilu tahun 2019, seperti kotak dan bilik suara.

“Karena prinsip awal penggunaan kotak dan bilik hanya sekali pakai. Apakah kemudian dilakukan proses penghapusan, atau pemanfaatan kembali untuk yang pilkada serentak 2020 akan Kita bahas bersama. Untuk yang tidak pilkada 2020 bagaimana? Tentu akan ada perlakuan-perlakuan tersendiri,” tuturnya.

Pengelolaan logistik pemilu 2019 ini semakin penting karena menurut Anam, gudang-gudang yang dimiliki KPU memang over kapasitas, dan KPU kesulitan untuk mempertahankan kotaknya agar tetap utuh.

“Untuk penghapusan logistik di 19 Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pilkada 2020, di tahun 2019 ini harus segera diselesaikan. Karena tahun depan sudah mulai sibuk dengan tahapannya masing-masing. Dan tidak sempat memikirkan terkait pengelolaan logistic pemilu 2019. Proses pengeloaan logistik ini menjadi salah satu wujud profesionalisme KPU dalam menyelenggarakan pemilu, sehingga harus benar-benar tepat pengelolaan dan penghapusannya,” tegas Ketua KPU Jatim mengakhiri sambutannya.

Sementara menurut Miftahur Rozaq,Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pemilu salah satunya ditentukan oleh ketersediaan logistik pemilu di TPS yang harus dikelola & didistribusikan secara profesional & akuntabel oleh penyelenggara pemilu secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat tujuan, dan tepat waktu.

“KPU Kabupaten/ Kota sebagai penyelenggara pemilu memegang peranan penting dan strategis dalam pengelolaan dan pendistribusian logistik pemilu 2019. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan peningkatan kualitas Penyelengaraan pemilu dan pilkada ke depan diperlukan Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu yang menyeluruh dan konferehensif. “ tutur komisionir yang akrab disapa Gus Mirza itu.

Evaluasi pengelolaan dan penghapusan logistik pemilu 2019 sangat penting dilakukan untuk menjadi pedoman teknis bagi KPU Kabupaten/Kota dan lembaga lain yang berkepentingan dalam proses pengelolaan dan distribusi logistik Pemilu dan pilkada berikutnya.

“Tujuan diadakannya evaluasi pengelolaan logistik pemilu 2019 ini agar pengelolaan dan distribusi logistik pemilu di masa yang akan datang dapat berjalan efektif, efisiensi,tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu, agar kebutuhan logistik pemilu terjamin ketersediaannya secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat tujuan dan tepat waktu.” Tambahnya.

Hadir dalam kegiatan itu adalah seluruh komisionir KPU Provinsi Jatim antara lain Choirul Anam, Gogot Cahyo Baskoro, Muhammad Arbayanto, Rochani, Insan Qoriawan, Miftahur Rozaq dan Nurul Amalia. Serta Sekretaris KPU Jatim, Muhammad Eberta Kawima dan sejumlah staf kesekretaritan KPU Jatim sebagai Panitia.

Sementara dari KPU Pamekasan dihadiri oleh Mohammad Halili , ketua KPU sekaligus Divisi Keuangan, Umum dan Logistik serta Alim Syaiful Fuad, Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Pamekasan.

Komisioner yang akrab disapa Mr Hans ini menuturkan bahwa KPU Kabupaten Pamekasan sampai saat ini masih belum bisa melakukan penghapusan logistik pemilu tahun 2019.

"Terkait dengan penghapusan logistik kotak suara dan bilik suara di KPU Pamekasan belum dapat kami lakukan. Karena belum ada surat edaran dari KPU RI. Jadi kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut baik dari KPU provinsi maupun KPU RI. tuturnya.(Hans)